Penadigital.id - Empat isu strategis pendidikan tinggi yang membutuhkan campur tangan kebijakan, yakni pertama, pemerataan akses ke perguruan tinggi yang berkualitas.
“Isu utamanya adalah tidak hanya pemerataan di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, tetapi juga antarkabupaten di Pulau Jawa pun juga tidak merata,” ujar Subandi Sardjoko selaku Pelaksana tugas Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas dalam webinar Pendidikan Tinggi di Masa Depan yang dipantau di Jakarta, Selasa (18/10).
Dalam hal ini, ia memberikan contoh di Jawa Timur, antara Kota Surabaya dan Pulau Madura mengalami perbedaan dalam pemerataan akses pendidikan tinggi. Dalam hal ini, kota Surabaya memiliki angka partisipasi pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan Pulau Madura.
“Hal ini yang menjadi perhatian kita, yaitu target peningkatan indeks pembangunan manusia. Maka dari itu, untuk mengatasi isu terkait pemerataan ini harus segera diselesaikan,” tuturnya.
Isu kedua, sumber daya manusia yakni lulusan perguruan tinggi yang berkualitas. Kemudian isu ketiga, yakni penguatan tata kelola pendanaan perguruan tinggi.
“Terakhir adalah peningkatan daya saing pendidikan yang tinggi. Terakhir, keempat yakni tantangan yang merupakan hasil identifikasi paruh waktu RPJMN 2020-2024,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa webinar tersebut merupakan studi latar belakang terkait penyusunan RPJPN 2025 - 2045 dan RPJMN 2025-2029. Proses penyusunan tersebut dilakukan melalui tiga tahap yakni penyiapan rancangan pembangunan, kemudian dilanjutkan dengan Musrenbang dengan melibatkan para stakeholder.
“Selanjutnya adalah penyusunan rancangan awal RPJPN 2025-2045. Oleh karena itu, hal ini menjadi bahan yang harus disiapkan dari beberapa serial diskusi untuk penyelenggaraan Musrenbang jangka panjang,” tegasnya.
Oleh karena itu, dalam proses penyusunan rancangan tersebut membutuhkan partisipasi, sinergitas, dan juga koordinasi yang kuat dari para stakeholder sehingga melalui adanya kolaborasi tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam perumusan perancangan pendidikan tinggi hingga 20 tahun ke depan.
ADP/SAN
0 comments