BLANTERORBITv102

    Membangun Indonesia Menjadi Negara Maju Dengan Pembangunan Berkelanjutan

    Selasa, 06 Juli 2021

     

     


    Indonesia adalah salah satu negara anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang ikut mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan global (SDG) 2030. Kami percaya setiap negara memiliki iklim perekonomian, lingkungan hidup, dan kualitas hidup (social progress) yang berbeda-beda termasuk Indonesia.

    Oleh karena itu, Indonesia menunjuk Bapenas sebagai lembaga pelaksana program pembangunan berkelanjutan global. Dari 17 tujuan SDG 2030 yang telah dirumuskan, menurut data dari secretariat SDG’s di Indonesia, ada 7 tujuan SDG yang telah dipilih dan akan diterapkan di republik ini yaitu;

    1.      Mengakhiri kemiskinan

    2.      Menghilangkan kelaparan

    3.      Kehidupan sehat dan sejahtera

    4.      Kesetaraan gender

    5.      Pembangunan infrastruktur

    6.      Ekosistem kelautan

    7.      Kemitraan untuk mencapai tujuan  

    Ke-7 tujuan SDG diatas sedang diimplementasikan dan diusahakan untuk mendapatkan hasil terbaik demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Selagi merealisasikan ketujuh tujuan itu, ada poin penting juga yang harus diperhatikan supaya tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia di tahun 2030 bisa tercapai, Indonesia harus membangun akses menuju jalan dan jembatan lokasi sekolah beserta membangun infrastruktur pendidikan berkualitas dari segala lininya tanpa terkecuali secara bertahap hingga pemerataan pendidikan bisa dinikmati semua anak-anak di Indonesia.

    Menurut data anggaran pendidikan tahun 2018 yang dirilis oleh kementrian keuangan republik Indonesia, jumlah pendanaannya sudah dinaikkan hingga 20% (441 Triliun), dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut;

    1.      Pendanaan Program Indonesia Pintar (19,7 juta jiwa)

    2.      Bantuan Operasional Sekolah – BOS (56 juta jiwa)

    3.      Beasiswa Bidikmisi (401,5 ribu mahasiswa)

    4.      Pembangunan / Rehab Sekolah / Ruang Kelas (61,2 Ribu)

    5.      Tunjangan Profesi Guru PNS, Non-PNS, PNSD (1,993 Juta Guru)

    Dari pendanaan dana pada data diatas, target yang hendak dicapai pemerintah Indonesia adalah meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas Pendidikan dengan indikator meningkatnya angka partisipasi pendidikan menengah.

    Hasilnya? Well, kesejahteraan guru semakin membaik, fasilitas sekolah di kota besar, kota kecil, dan pedesaan mulai dibangun.

    Dan semuanya terlihat meningkat, memang begitu adanya, hanya saja, langkah baik ini tidak boleh berhenti sampai disini saja, karena memfokuskan pembangunan yang tersentralisasi di perkotaan besar, kota kecil, dan daerah pedesaan yang lokasinya masih relatif dekat dengan ibukota sepertinya sudah bukan menjadi fokus utama pemerintah.

    Ada baiknya pemerintah juga mencoba mengjangkau daerah lain yang belum berkembang seperti pulau terpencil, daerah pedalaman, dan daerah yang kekurangan fasilitas Pendidikan beserta akses jalan dan jembatan menuju sekolah.

    Di daerah pedalaman sana, anak-anak sekolah tidak punya akses yang baik untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Mulai dari akses jalan menuju sekolah saja, mereka harus menyeberangi jembatan yang rusak, berenang menyeberangi sungai yang deras, atau bahkan harus menyeberang antar pulau dengan perahu yang kurang layak yang cuacanya tidak menentu, kalau sedang badai, mereka tidak bisa pergi ke sekolah.

    Karena tidak adanya akses jalan ataupun jembatan yang menghubungkan satu lokasi ke lokasi lain, hal itu menyebabkan jumlah tenaga pengajar (guru) tidak sebanding dengan jumlah kelas yang ada di sekolah, satu guru harus mengajar 6 kelas karena hanya ia seorang yang menjadi tenaga pengajar di sekolah tersebut, belum lagi insentif untuk guru di pedalaman tidak se-sejahtera guru-guru di perkotaan besar yang dekat dengan pusat pemerintahan, masalah ini perlu diprioritaskan untuk ditanggulangi oleh pemangku kepentingan di negeri ini.

    Kelanjutan tulisan ini tidak akan mentikberatkan tanggungjawab pada pemerintah melulu karena dana apbn yang besarnya 20% saja belum bisa membuat pendidikan merata bisa dinikmati hingga ke daerah pedalaman karena akses jalan yang belum baik.

    Untuk itu, penulis menyarankan pihak pemerintah untuk berkolaborasi dengan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang kepemilikannya 100% dimiliki oleh kementrian keuangan, yaitu PT Sarana Multi Infrastuktur yang bisa diajak berkolaborasi untuk turut serta mengentaskan permasalahan pendanaan peningkatan akses pemerataan pendidikan di daerah pedalaman dengan membangun infrastruktur jalan dan jembatan supaya lebih banyak lagi anak-anak yang bisa berpartisipasi aktif bersekolah.

    Skema kerjasamanya akan melibatkan pihak PT SMI dan pihak pemerintah daerah pedalaman untuk meningkatkan akses partisipasi pendidikan yang merata, insentif yang mensejahterakan tenaga pengajar, infrastruktur bangunan sekolah lengkap dengan seluruh fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar beserta akses jalan dan jembatan yang layak menuju lokasi sekolah bisa membantu para siswa pergi ke sekolah dengan cepat, nyaman, dan aman.

    Dan pendanaannya akan disediakan dan dipinjamkan oleh PT SMI untuk disalurkan ke pemerintah daerah guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional di bidang pemerataan akses jalan menuju sekolah supaya anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang nantinya mampu menciptakan insan sumber daya manusia yang berkompetensi baik sesuai bidangnya sehingga bisa mendukung tujuan awal SDG 2030.

    Dengan majunya akses jalan untuk meraih pendidikan berkualitas, dampak baiknya adalah sumber daya manusia di pedalaman, Indonesia sangat terbantu dan memungkinkan warga negara untuk memacu percepatan pertumbuhan pembangunan berkelanjutan global (SDG) 2030 seperti;

    Pertama, dengan status Pendidikan yang tinggi, warga negara yang tinggal di daerah pedalaman memiliki kesempatan pilihan kerja yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya, gaji juga naik sehingga masyarakat bisa terbebas dari kemiskinan, bisa membeli makanan yang layak sehingga kehidupan yang sehat dan sejahtera bukan lagi sekedar impian belaka.

    Kedua, dengan status pendidikan yang tinggi, masyarakat dari kaum hawa yang stigmanya tidak diizinkan bekerja khususnya di daerah pedalaman bisa mendapatkan akses pekerjaan yang layak supaya bisa berkarya dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarganya.

    Ketiga, saat semua kebutuhan dasar dan penghasilan yang membaik, bukan tidak mungkin keluarga di masyarakat daerah pedalaman yang jauh dari ibukota bisa mendaftarkan anaknya untuk kuliah di bidang yang sesuai dengan SDG 2030 menjadi ahli di bidang infrastruktur, kelautan, dan hubungan diplomasi untuk menjalin kemitraan skala nasional dan global.

    Semua hal baik ini bisa kita wujudkan segera dan dimulai hari ini, sekarang juga, sehingga ditahun 2030, generasi anak-anak kita selanjutnya bisa merasakan dan mendapatkan haknya untuk menikmati udara segar bebas polusi, air bersih, makanan sehat, lingkungan hijau nan asri, perekonomian yang baik, kesetaraan status social, kesehatan, pendidikan, dan segala hal-hal dasar yang kita nikmati saat ini. Yuk kita wujudkan pembangunan berkelanjutan di bidang akses jalan guna menciptakan Indonesia menjadi negara maju yang lebih baik lagi di tahun 2030, dan itu, bisa terwujud dengan bantuan PT SMI, terimakasih untuk PT SMI untuk dedikasinya membangun negeri.