Siswa SD di Pemalang Meninggal Diduga akibat Kekerasan, DPR Dorong Penyelidikan Menyeluruh

Penadigital.id - Kasus dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 2 SD di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, berujung pada meninggalnya korban. Korban diduga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh kakak kelasnya di lingkungan sekolah. Menanggapi kasus tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kejadian tersebut secara menyeluruh.

Habib Syarief menyampaikan keprihatinannya atas masih terjadinya perundungan di lingkungan pendidikan yang dapat berujung pada hilangnya nyawa peserta didik. Ia meminta kepolisian segera melakukan penyelidikan untuk mengungkap rangkaian kejadian secara jelas.

“Kami sangat prihatin kasus bullying ini terus terjadi di lingkungan pendidikan. Bahkan memicu hilangnya nyawa peserta didik. Kami mendesak agar polisi turun tangan dan mengusut kasus dugaan kekerasan ini,” ujar Habib Syarief di Jakarta, Senin (5/10).

Ia juga meminta kepolisian mencermati hasil pemeriksaan medis forensik serta menelusuri kronologi kejadian secara menyeluruh. Menurutnya, penyelidikan diperlukan untuk mengetahui secara jelas peristiwa yang terjadi sekaligus memastikan apakah terdapat kelalaian atau pembiaran dari pihak sekolah terhadap tanda-tanda awal perundungan.

“Jangan sampai ada fakta yang terlewat, kita harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana pengawasan sekolah selama anak-anak berada di lingkungan pendidikan,” tegasnya.

Habib Syarief menilai perundungan merupakan salah satu dari tiga persoalan serius dalam dunia pendidikan, selain kekerasan seksual dan intoleransi. Karena itu, sekolah diminta tidak menganggap ringan tindakan seperti ejekan, intimidasi, maupun kekerasan yang dilakukan antarsiswa.

“Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan tidak boleh ada toleransi terhadap perundungan. Jangan sampai tindakan mengejek atau memukul dianggap sekadar kenakalan anak belaka,” katanya.

Selain penegakan hukum, ia mendorong Kementerian Pendidikan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengevaluasi sistem deteksi dini serta mekanisme pelaporan kasus kekerasan di sekolah. Menurutnya, upaya pencegahan membutuhkan keterlibatan sekolah, guru, orang tua, hingga pemerintah daerah.

“Pencegahan perundungan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak mulai dari guru hingga pemerintah daerah. Mekanisme pelaporan harus benar-benar berjalan dan memberikan rasa aman bagi korban maupun saksi,” ucapnya.

dyl